Ketum Kadin Anindya Bakrie Siap Jadi Mitra Strategis Danantara demi Mengakselerasi Investasi. (Foto: Okezone.com/Kadin)
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran penting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan swasta nasional dalam menggerakkan perekonomian.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan kesiapan organisasi untuk menjadi mitra strategis Danantara demi mengakselerasi investasi dan mendukung delapan program prioritas pemerintah 2026.
"Dua pidato Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang jelas kepada kita semua sebagai bangsa, khususnya kepada para pelaku bisnis," kata Anindya, Senin (18/8/2025).
Anin, demikian sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Dibutuhkan lonjakan investasi produktif, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas produksi, dan memperkuat daya saing.
Danantara, sebagai lengan investasi negara, diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan seperti sovereign wealth fund (SWF) di negara maju.
Dengan demikian, dana APBN dapat lebih fokus pada layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Danantara akan mengelola aset BUMN dan menarik modal asing untuk disalurkan ke sektor produktif, termasuk hilirisasi mineral, energi, pertanian, dan perumahan rakyat.
"Kadin siap menjadi mitra Danantara," ujar Anin.
Anindya menyoroti bahwa kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia saat ini hanya sekitar 28–32%, jauh di bawah Tiongkok yang mencapai lebih dari 40%.
Pada Kuartal II-2025, kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia tercatat 27,8%, sementara belanja masyarakat mencapai 54% dan belanja pemerintah 6,9%.
Meskipun siap menjadi mitra, Anindya juga menyampaikan tantangan yang dihadapi investor di daerah, seperti perizinan yang lambat, regulasi yang tidak jelas, serta keluhan terkait peran aparat penegak hukum.
"Kami mendapat banyak keluhan dari Kadin daerah," ungkap Anin.
