Politikus Muda Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi/ist
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perlindungan PMI, Nofel Saleh Hilabi, meminta moratorium pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia juga mendukung Pemerintah yang berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun ini.
“Setiap hari kita menunda, ribuan PMI dikirim secara ilegal dengan perlindungan nol. Ini darurat ekonomi dan kemanusiaan. Pemerintah jangan lagi ragu, kita sudah punya roadmap untuk transformasi PMI dari domestic worker ke skilled worker dalam 5 tahun. Tapi pertama-tama, buka pintu Timur Tengah sekarang,” ujar Nofel, Selasa (15/4/2025).
Politikus muda Partai Golkar ini menjelaskan, ada sejumlah dampak negatif akibat kebijakan moratorium tersebut. Seperti hilangnya devisa negara dari sektor pengiriman PMI, remitansi yang ikut terpengaruh.
“Dan over kapasitas pengangguran di dalam negeri karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat resesi ekonomi dunia yang sebetulnya bisa dicarikan solusi dengan pengiriman tenaga kerja yang terampil ke kawasan Timur Tengah,”ulasnya.
Nofel menilai, moratorium telah memberikan efek domino negatif terhadap perekonomian nasional, terutama bagi sektor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
"Pasar kerja di Timur Tengah merupakan salah satu destinasi terbesar bagi peningkatan kesejahteraan PMI, sehingga larangan pengiriman tenaga kerja ke wilayah tersebut sangat merugikan negara secara ekonomi dan masa depan PMI dan keluarganya," ujar Nofel.
Kondisi ini menegaskan bahwa jika pengiriman PMI terus dibatasi, potensi pemasukan devisa negara yang mencapai triliunan rupiah akan semakin menguap dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo hingga 8 persen.
Nofel menyebut potensi devisa Timur Tengah mencapai Rp400 Triliun per tahun jika moratorium dicabut. "Kemudian diproyeksikan pengiriman 600 ribu PMI ini dapat menghasilkan devisa Rp 48.6 Triliun," bebernya.
Berdasarkan data, Indonesia harus mengakui negara di kawasan Asean yakni Vietnam dan Filipina yang unggul jauh dalam pengiriman PMI resmi hingga mampu mendulang devisa besar.
"Kenyataan pahit harus dirasakan Indonesia karena Filipina bisa mengirimkan 5.750 PMI setiap hari ke Timur Tengah. Lalu Vietnam memiliki 132 pusat pelatihan bersertifikat GCC,"ujarnya.
Sedangkan Indonesia masih berkutat soal moratorium yang distatusquokan dan harus menerima kenyataan pahit adanya 1.200 PMI ilegal per minggu yang masuk ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Tanpa negara bisa mengawasi keberadaan dan keselamatan mereka jika terjadi masalah hukum," lanjutnya.
