Bappeda Tegaskan Wacana Pemekaran Jabar Jadi 5 Provinsi Hoaks! (Foto Ilustrasi: Wikipedia)
BANDUNG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat (Jabar) menegaskan wacana pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi merupakan hoaks atau kabar bohong.
"Hoaks. Tidak ada pembahasan itu (Jabar dimekarkan menjadi 5 Provinsi)," kata Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi saat dihubungi wartawan, Kamis (26/6/2025).
Dedi menyatakan, saat ini, Bappeda bersama DPRD Jabar tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan tahun 2025-2029. Namun, tidak membahas pemekaran Jabar menjadi 5 provinsi. "Di antara pembahasan itu (RPJMD), tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi," ujar dia.
Dedi menuturkan, Bappeda tengah fokus membahas pemekaran desa di Jawa Barat. Jabar dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, hanya memiliki 5.311 desa. Akibatnya, jangkauan layanan menjadi luas dan berdampak kepada kesenjangan ekonomi di kota dan desa.
Kondisi tersebut, tutur Dedi, berbanding jauh dengan provinsi tetangga Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki desa sebanyak 7.000 hingga 8.000. Sementara jumlah penduduk kurang dari jumlah penduduk Provinsi Jabar.
"Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa anggaplah rata rata satu miliar per desa kita hanya dapat Rp 5 triliun kalau Jawa Tengah Rp7 triliun-Rp8 triliun," tutur dia.
Kepala Bappeda Jabar mengatakan, pemekaran desa berkaitan dengan layanan yang diharapkan kendali layanan publik lebih baik ke masyarakat. Selain itu, kontrol pemerintah lebih mudah.
"Di bagian pemerintah kerja sama otonomi sekretariat daerah menyusun (pemekaran) ke 7.000 desa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah termasuk efektifitas layanan," ucap Dedi.
Dedi menyatakan, Bappeda Jabar juga mendorong pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Saat ini, Pemprov Jabar telah mengajukan 9 otonomi daerah baru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan tetapi masih dalam moratorium. "Belum ada progresnya (pemekaran kabupaten/kota)," ujar dia.
