Bareskrim Polri menyampaikan fakta soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) atas laporan Eggi Sudjana dan kawan-kawan. Polisi telah mendatangi 13 lokasi guna menemukan fakta-fakta kasus tersebut.
"Kami melakukan penyelidikan di 13 lokasi atau tempat, di mana terdiri dari Rektorat Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, polisi juga mendatangi tempat salah satu senior Jokowi di Semarang secara daring, lalu Jogja Library Center, tempat percetakan perdana, SMAN 6 Surakarta, KPU Surakarta, KPU Jakarta, Kemendikti Saintek, Kemendikdasmen, dan Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah. Polisi juga memeriksa 39 orang saksi, terdiri dari 4 orang yang mengadukan laporan tersebut.
"Empat orang pendumas (pengaduan masyarakat, red), hanya saja Profesor Eggi Sudjana diundang 2 kali tak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh TPUA, yang mana TPUA ini tidak terdaftar di AHU," tuturnya.
Lalu, 10 orang saksi dari lingkungan UGM, 8 orang alumnus Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988, 1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang kini menjadi Guru Besar di Universitas Diponegoro Semarang, 3 orang lingkungan SMAN 6 Surakarta, 6 orang rekan Jokowi di SMAN 6 Surakarta, 6 orang pihak eksternal, dan 1 orang teradu, yakni Jokowi.
Polisi juga melakukan serangkaian penyelidikan terhadap barang bukti yang didapatkan, berupa dokumen SMN 6 Surakarta, seperti fotokopi STTB Jokowi, 6 fotokopi STTB pembanding milik eks rekan seangkatan Jokowi pada saat bersekolah di SMAN 6 Surakarta, Kartu Induk Murid SMA 1977, daftar nama murid SMAN 6 Surakarta.
"SK Mendikbud tentang pembentukan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan tanggal 26 November 1975, Surat Departemen Pendidikan Kebudayaan Kanwil, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 2021/103/P79 tentang Usulan Perubahan SMPP Menjadi SMA Negeri. SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 03,53/0/1985 tentang Perubahan SMPP Menjadi SMA," paparnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita nasional lainnya
