Binti Mufarida
, Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |18:06 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke DPR RI.
“(DIM RUU Haji sudah diserahkan ke DPR) Insya allah sudah. Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo pun merespons awak media yang menanyakan soal wacana Badan Penyelenggara (BP) Haji akan menjadi kementerian.
“Ada rencana seperti itu,” katanya.
Prasetyo juga memastikan bahwa hal ini sudah dimasukkan ke dalam DIM yang telah diserahkan ke DPR.
“Iya (pembahasan BP Haji jadi kementerian ada di DIM),” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir telah menerima usulan agar BP Haji naik tingkat menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Usulan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas BP Haji tidak terlalu memberatkan Kementerian Agama (Kemenag).
