Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan (foto: Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan mengecam gerakan yang menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia meminta Pemerintah menjelaskan, apakah pihaknya turut memfasilitasi kehadiran pihak yang menggaungkan isu separatis di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), atau badan penasehat tingkat tinggi khusus masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut.
"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?” ujar Junico dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).
Diberitakan sebelumnya, gerakan separatis Papua, Maluku, hingga Aceh Kembali menjadi sorotan setelah slogan ‘Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh’ muncul di forum PBB baru-baru ini.
Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan kertas bertuliskan ‘Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ dalam sidang UNPFII ke-24 di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin (21/4).
Aksi itu mendapat perhatian setelah petugas keamanan forum yang telah diberitahu langsung menyita selebaran tersebut dan memberikan peringatan keras kepada para pelakunya. Selebaran dengan pesan separatis itu pun segera ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindakan provokasi yang tidak sesuai dengan tujuan forum tersebut.
Menurut Junico, Pemerintah tidak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi ini dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencari sensasi, namun harus juga mencari tahu dari mana asal pembawa kertas berslogan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu.
"Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?” tegas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.
