Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat (Advisory Board) Bloomberg New Economy. Dewan penasihat sebenarnya baru dibentuk pada April 2025 dan diumumkan melalui situs resmi organisasi tersebut.
Dalam pernyataannya, Bloomberg New Economy menyebut bahwa Dewan Penasihat Bloomberg New Economy dibentuk untuk membantu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dewan ini diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga lembaga multilateral.
"Kami membentuk Dewan Penasihat Global yang baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Masukan mereka akan sangat penting dalam membimbing upaya kami,” tulis Bloomberg New Economy, dikutip Selasa (23/9/2025).
Dewan ini diketuai oleh dua sosok berpengaruh dunia, yaitu mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.
Selain Jokowi, nama-nama penting lain yang turut menjadi anggota dewan ini antara lain:
- Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional (IMF)
- Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
- Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
- Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
- Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
- Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
- Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
- Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
- Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
- Josephine Wapakabulo, Co-Founder & CEO Nubank
- David Vélez, Founder & Managing Director TIG Africa
- Steven Rattner, Chairman & CEO Willett Advisors LLC
- Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia.
