Pentingnya Peningkatan Diplomasi Ekonomi Indonesia di Pasar Non-Tradisional. (Foto: Ist)
JAKARTA - Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI sukses menyelenggarakan Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI. Acara yang bertema "Indonesia’s Economic Diplomacy in Non-Traditional Markets: Latin America – Cuba & Suriname" ini membahas peluang dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional, khususnya Kuba dan Suriname.
Kegiatan Forum Debriefing ini diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring di kampus Pondok Labu UPN “Veteran” Jakarta). Kegiatan ini disiarkan langsung di YouTube Live BSKLN Channel pada Jumat, 9 Mei 2025, pukul 13.30–16.30 WIB.
Kegiatan ini menghadirkan Duta Besar Nana Yuliana, Ph.D. (KUAI RI untuk Kuba, Bahama, Republik Dominika, Haiti, dan Jamaika) dan Duta Besar Drs. Julang Pujianto, M.A. (KUAI RI untuk Suriname, Guyana, dan CARICOM) yang dimoderatori oleh Dengan Leonard F. Hutabarat, S.I.P., M.Si., Ph.D. (Mantan Konsul Jenderal RI di Toronto). Kegiatan ini memfokuskan pada kajian peluang dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional di Amerika Latin, khususnya Kuba dan Suriname.
Kegiatan ini dibuka dari pihak BSKLN Kementerian Luar Negeri, Dr. Yayan G.H. Mulyana sebagai Kepala BSKLN, Kemlu RI dengan menyampaikan pentingnya pertanggungjawaban kinerja duta besar kepada masyarakat luas.
Sedangkan dari pihak UPN “Veteran” Jakarta, Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor menyampakan apresiasi kepada BSKLN Kementerian Luar Negeri atas kepercayaan dan kerja sama dalam penyelenggaraan Debriefing yang sangat strategis ini. “Forum pertanggungjawaban para Duta Besar kepada publik ini menjadi sarana pembelajaran langsung yang invaluable, khususnya bagi sivitas akademika UPN “Veteran” Jakarta, ujarnya.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dan Prodi HI UPNVJ. Tujuannya sebagai platform bagi para Duta Besar untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada publik. Sebagai wakil Indonesia, mereka harus memaparkan apa yang sudah dilakukan di negara penempatannya.