Pemerintah Perkuat Kehadiran di Papua Lewat MBG hingga Bansos
NABIRE – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun Papua dengan berbagai program. Bahkan, sejumlah menteri hadir di Bumi Cendrawasih untuk bertatap muka langsung dengan kepala suku hingga tokoh masyarakat, di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujar Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
Selain MBG, kata dia, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan ribuan koperasi desa.
“Serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai,” ujarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 % dari target. Ia juga menegaskan penggunaan bahan baku lokal terus diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.
”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal,”ujarnya.
“Kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti kemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), bukan hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian desa.
