178 Tuntutan Rakyat, Airlangga: Cegah PHK Massal Tugas Pemerintah

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat terutama di sektor ekonomi, di antaranya menekankan pentingnya upah layak, pencegahan PHK massal dan dialog dengan serikat buruh.

Menurut Airlangga, pemerintah telah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Bahkan, dia pun menegaskan, langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan.

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan,” jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025).

Untuk pekerja kontrak, dia menyebut fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.

“Kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenagakerjaan khusus untuk satu tahun,” ujarnya.

Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, Airlangga mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil. “Indikator secara makro baik, secara mikro selama pasca kejadian stock market juta turunnya relatif tipis, dan sudah rebound kembali.”

“Dari sisi Rupiah juga kuat di Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa program itu akan  dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah itu akan kita terus tebalkan,” tambahnya.