Fahmi Firdaus
, Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |21:54 WIB
Wamendagri Bima Arya Sugiarto/ist
JAKARTA - Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kinerja Tinggi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat Peringatan HUT Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025 di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengatakan, perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama. Dimana, Pemerintah Daerah harus dekat dengan masyarakat dan ikut merasakan keresahan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Sehingga mampu mewujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
"Sinergi pusat dan daerah merupakan keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi,”ujar Bima Arya, Jumat (25/4/2025).
“Sebagai upaya penguatan komitmen dan mengharmoniskan langkah bersama, maka pada Peringatan Hari Otda ke-29 tahun 2025 diangkat tema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045," sambungnya.
Bima Arya mengatakan, bahwa arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang kesatuan visi.
Ditambahkannya, hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama di pusat maupun di daerah diantaranya mewujudkan swasembada pangan, mewujudkan swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, mewujudkan pemerintahan transparan, akuntabel, bebas korupsi, mengembangkan kewirausahaan yang membuka lapangan pekerjaan, peningkatan akses kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan merata, dan reformasi birokrasi.
Bima Arya mengatakan bahwasanya penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal.
