Awaludin
, Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |16:45 WIB
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (foto: dok ist)
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mendesak, pemerintah untuk tidak hanya menghentikan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat, tapi juga mengusut tuntas dugaan praktik pertambangan ilegal dan pelanggaran berat yang terjadi di kawasan sekitar.
Gunhar menegaskan, DPR akan mendalami seluruh proses perizinan dan aktivitas tambang di pulau-pulau yang berdekatan dengan Raja Ampat, yang saat ini diketahui telah menyebabkan kerusakan ekologis serius.
"Kami akan dalami lebih jauh soal aktivitas pertambangan di pulau-pulau sekitar Raja Ampat. Informasinya, ada perusahaan swasta yang menjalankan operasi tanpa izin lengkap. Ini bukan lagi urusan administratif. Ini soal keberanian negara menindak aktor-aktor rakus yang dengan sadar menghancurkan kawasan konservasi global," ujar Gunhar, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, saat ini sudah ada empat perusahaan tambang nikel telah dinyatakan melakukan pelanggaran serius oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun anehnya, aktivitas mereka telah berjalan bertahun-tahun seolah tak tersentuh hukum.
"Pertanyaannya sederhana, yaitu kenapa perusahaan-perusahaan ini, yang sudah terbukti melanggar, tetap bisa beroperasi tanpa hambatan selama ini? Siapa sebenarnya yang melindungi mereka? Siapa ‘raja’ di balik tambang Raja Ampat?" tanya Gunhar.
