DPR Penuhi Sebagian Tuntutan 178 Rakyat, Publik Tunggu Tindakan Lembaga Lain

DPR RI (foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menanggapi tuntutan 17+8 rakyat, dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi. Keputusan ini salah satunya terkait penghentian tunjangan perumahan anggota DPR yang sempat memicu kemarahan publik.

Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut dari Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI untuk memenuhi tuntutan publik yang lain.

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas mengatakan, langkah DPR menjadi indikasi pembukaan ruang dialog pasca demonstrasi besar akhir Agustus 2025. Pertemuan pimpinan DPR dengan mahasiswa pada 3 September lalu, menurutnya, patut diapresiasi.

“Langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025, menjadi indikator paling nyata dari kesediaan lembaga legislatif meredam ketidakpuasan publik,” ujar Hairunnas, Minggu (7/9/2025). 

Ia menambahkan, keputusan DPR bukan hanya teknis administrasi, tetapi simbolik bahwa pengakuan atas ketidakpuasan rakyat terhadap gaya hidup elite politik.