Wakil Presiden Gibran Rakabuming (foto: Okezone)
JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyurati Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) soal usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut kembali mendapat perhatian masyarakat.
"Kita sedang bicara soal negara, bukan sedang main game. Mengusulkan pemakzulan wakil presiden yang sah hanya karena tak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu seperti membanting papan catur karena kalah langkah, bukan karena aturan mainnya yang keliru," ujar Ketua Umum Rakyat Millenial Indonesia, Nasrudin, Jumat (6/6/2025).
Menurutnya, usulan tersebut dianggap sebagai sandiwara konstitusional yang tidak hanya mempermainkan demokrasi, tetapi juga merupakan drama politik berlebihan dan miskin dasar hukum. Bahkan, mengarah pada pembajakan logika hukum.
"Kalau setiap ketidaksukaan bisa dijadikan alasan untuk memakzulkan, lalu apa gunanya kita menggelar pemilu yang mahal dan melelahkan? Cukup kumpulkan tanda tangan, bangun opini saja. Praktis memang, tapi itu bukan demokrasi namanya, itu manipulasi berkedok aspirasi," tuturnya.
Dia menambahkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan tanpa pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pemilu telah selesai, rakyat sudah memilih, dan tugas seluruh elemen bangsa kini mengawal jalannya pemerintahan, bukan menambah beban lewat kegaduhan yang dibuat-buat.
"Jangan sampai pemakzulan dijadikan panggung pelampiasan frustrasi politik. Jangan bawa Negara masuk lorong gelap frustrasi politik," pungkasnya.
