Menteri PKP: Saya Doa Tak Ada Hipmi Ditangkap karena Korupsi KUR Perumahan

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) agar melakukan seleksi ketat terhadap para pengusaha yang hendak mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Menteri PKP mengatakan, ini penting dilakukan agar tidak ada pelaku usaha abal-abal atau fiktif yang ikut memanfaatkan dana KUR Perumahan, mengingat program ini sendiri merupakan program pemerintah yang berperan sebagai penggerak roda perekonomian.

"Saya minta Hipmi mengkurasi anggotanya, atau simpatisannya, atau networknya, secara serius," kata Ara sapaan akrabnya dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

"Kalau mengkurasi itu artinya memprofiling dengan benar. Benar engggak dia kontraktor? Real enggak? Punya karya enggak? Karena juga KUR ini terus terang, ada juga orang yang melakukan korupsi di bidang KUR, dan sudah ditangkap. Saya doain tidak ada anak Hipmi yang ditangkap karena korupsi KUR," lanjutnya.

Ara memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba menyalahgunakan program KUR Perumahan. Dia menegaskan bahwa pelaku penyalahgunaan akan diproses hukum dan dijamin masuk penjara.

"KUR Perumahan adalah program Presiden Prabowo yang berpihak kepada UMKM. Dan tidak pernah sepanjang ada Indonesia ada KUR Perumahan, baru sekali ini ada KUR Perumahan sepanjang Indonesia merdeka. Jadi kalau yang tidak punya niat baik, jangan ikut. Karena pasti masuk penjara. Saya jamin itu," tegasnya.

Dia menekankan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan program ini dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataannya, Ara juga menyebut bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengawal ketat pelaksanaan program ini.

"Yang enggak benar, jangan ikut. Karena saya sudah tegaskan, saya sudah koordinasi dengan KPK, Polisi Jaksa, untuk mendukung program ini. Kalau punya niat yang tidak baik, mendingan jangan ikut program ini karena ini untuk rakyat, tadi untuk naik kelas, untuk menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bisa membuat banyak orang bekerja," tandasnya.