Patriot Bond Laku Keras Tembus Rp50 Triliun, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir dinilai menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebab, Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan.
Beberapa kebijakan seperti patriot bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penguatan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan pola baru yang dapat disebut sebagai state-anchored capitalism, kapitalisme berporos pada negara.
"Model ini sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan China 1983, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global," kata Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1995–1998) AM Hendropriyono dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dia menambahkan, aksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya intervensi negara secara cerdas dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar, merupakan bukti penguatan arah baru ekonomi berdaulat.
Berbeda dengan paradigma liberal yang menyerahkan pasar pada mekanisme global, Purbaya menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasional, bukan sekadar penjaga stabilitas harga, melainkan motor pemerataan dan industrialisasi.
"Dia berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat market, state, and society ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat," ujarnya.
