Presiden Prabowo Subianto (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Pemerintah Prabowo Subianto diminta untuk mengembangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.
"Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah perlu mulai mengembangkan pendekatan TKDN 2.0-model penghitungan nilai lokal yang tidak hanya berfokus pada komponen fisik, tetapi juga memperhitungkan penguasaan kekayaan intelektual, kontribusi terhadap riset lokal, dan dampaknya terhadap ekosistem inovasi nasional," kata Direktur Eksekutif IDCI Yayang Ruzaldy melalui keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).
"Dalam kerangka ini, insentif relaksasi dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi yang juga memperkuat fondasi kemandirian, bukan sekadar membuka pasar bagi teknologi asing," sambungnya.
kata Yayang, pemerintah saat ini memang sedang menyiapkan paket perundingan Non-Tarif Measure (NTMs) melalui relaksasi aturan TKDN di sektor TIK terhadap AS. IDCI anggap hal itu sebagai respons cepat pemerintah.
Menurut Yayang, kebijakan itu menjadi titik balik penting dalam hubungan ekonomi bilateral, sekaligus menjadi ujian bagi ketahanan dan kemandirian ekonomi digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik dan perang dagang global.
Yayang mengatakan sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan jalur diplomasi dan menghindari retaliasi menunjukkan kepemimpinan yang pragmatis dan pro-investasi.
“Dengan memilih jalur diplomasi dan menghindari retaliasi, pemerintah berusaha menjaga iklim investasi tetap kondusif dan membuka peluang kerja sama teknologi dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, seperti Microsoft, Oracle, Apple, dan General Electric," kata dia.
