Revisi UU TNI Disahkan, PDI Perjuangan Dapat Sentimen Paling Negatif

Analisis Drone Emprit terkait revisi UU TNI (Foto: Tangkapan layar/Okezone)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan DPR RI menuai sorotan berbagai kalangan. Drone Emprit mengeluarkan analisis mengenai laporan sentimen publik terhadap partai politik dalam pembahasan revisi UU TNI.

Analisis dilakukan di media sosial seperti X, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, dan Online News pada 24 Februari - 25 Maret 2025 pukul 23.59 WIB. Dari keterangan pers yang diterima, dalam laporan tersebut didapati partai yang paling dibahas dalam percakapan revisi UU TNI adalah PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar.

Adapun alasan ketiga partai itu sering dibahas karena dianggap memiliki penting berkat posisinya strategis di DPR RI dengan tokoh-tokohnya. Kemudian ditambah Golkar yang sering dikaitkan dengan dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Drone Emprit menyimpulkan analisisnya bahwa sentimen negatif tertinggi pembahasan revisi UU TNI tertuju pada PDI Perjuangan. Sebab, revisi UU TNI dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi PDI Perjuangan, selain itu PDI Perjuangan dinilai seharusnya memainkan peran sebagai partai politik oposisi agar menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Dalam percakapan publik mengenai revisi UU TNI dalam sebulan terakhir, tiga partai politik di parlemen yang paling banyak dibahas adalah PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar. Dari delapan partai yang memiliki kursi di parlemen dan terlibat dalam pembahasan revisi UU TNI, PDI Perjuangan mencatatkan sentimen negatif tertinggi, sementara Partai Demokrat mencatatkan sentimen positif tertinggi," demikian isi laporan Drone Emprit, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).