Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir anggaran ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lama.
"Di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan di 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai dengan saat ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini," kata Wamenkeu Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).
1. Efisiensi Anggaran
Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir anggaran ini telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo setelah diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Maret 2025.
Sebelumnya, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
"Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," jelas Wamenkeu Suahasil.
