Wamen Ferry Juliantono: Koperasi Merah Putih Ideologis Prabowo Demi Tercipta Kemakmuran (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ferry Juliantono mengumumkan hampir 17 ribu Koperasi Merah Putih sudah terbentuk dari target 80 ribu koperasi pada bulan Juli 2025.
“Hingga saat ini sudah terbentuk hampir 17 ribu Koperasi Merah Putih. Targetnya Juli, bertepatan dengan hari koperasi tanggal 12 Juli, itu legalitas 80 ribu koperasi desa atau kelurahan ini telah terbentuk,” ujar Ferry usai rapat Progres Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Artinya, kata dia, satu setengah bulan lagi jajarannya mengejar sampai 80 ribu dengan persentase sekarang sudah hampir 25 persenan. "Saya optimis sebagai ketua pelaksana harian untuk bisa nanti di pertengahan Juli terbentuk koperasi desa sebanyak 80 ribu,” imbuhnya.
Ferry menegaskan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi konkret dari kebijakan ideologis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Karena itu, dirinya menyatakan koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan fondasi kebangkitan ekonomi rakyat dari bawah. “Ini kebijakan Presiden yang sangat ideologis, beliau ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pasal 33 (UUD 1945) kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat, dan kemudian ini juga adalah wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ferry.
Dengan adanya koperasi tersebut, desa akan mempunyai lembaga ekonomi dan badan usaha. Kemudian desa memiliki aset yang bisa dikembangkan. Bahkan, diproyeksikan Koperasi Merah Putih bakal membuka hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru. “Asumsinya satu koperasi desa bisa 10-20 orang yang terlibat menjadi pengawas, pengurus maupun sebagai pengelola nanti,” ujarnya.
Selain itu, kehadiran koperasi desa juga ditujukan untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online (pinjol). Juga sebagai alat untuk memutus mata rantai distribusi barang dari desa yang selama ini dianggap terlalu panjang.
Panjangnya rantai distribusi itu disebut menyebabkan kerugian di tingkat produsen maupun kerugian yang ada di tingkat konsumen. Sehingga muara akhirnya ekonomi masyarakat di desa menjadi bedaya yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dan dengan itu mudah-mudahan nanti akan ada perputaran uang di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, dan tujuan akhirnya nanti akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan meningkat secara lebih signifikan,” katanya.
