Siswa nakal dididik di barak militer (Foto: Dok)
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan agar Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa dihentikan sementara. Program pendidikan anak di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini, dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat jumpa pers secara daring, Jumat (16/5/2025).
Ia mengatakan, evaluasi perlu dilakukan untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Jasra menekankan agar fokus evaluasi meliputi hamonisasi regulasi.
Kemudian, definisi, kriteria, indikator, anak yang membutuhkan pelindungan khusus; partisipasiaAnak; adanya asesmen psikologi; struktur program; mekanisme pembelajaran mata pelajaran sekolah; ketersediaan sarana dan prasarana pendukun; hingga adanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.
Evaluasi itu dirumuskan dari temuan KPAI setelah melakukan pemantauan terhadap Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat. Pemantauan dilakukan di Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Rincian temuan KPAI terhadap program pelatihan anak di barak militer ala Dedi Mulyadi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya perhatian terhadap regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Ketidaksesuaian ini berdampak pada munculnya stigma serta pelabelan yang bersifat diskriminatif terhadap anak dan minimnya ruang partisipasi anak dalam program tersebut.
