Akses Pendidikan Anak di Indonesia Masih Belum Merata, 76% Terkendala Ekonomi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Akses pendidikan anak-anak di Indonesia hingga kini masih belum merata. Meski pendidikan telah diatur sebagai hak konstitusional warga negara, nyatanya masih banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena berbagai hambatan, terutama ekonomi.
Pengamat Pendidikan JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa ketimpangan akses pendidikan merupakan bukti nyata bahwa hak anak atas pendidikan yang layak belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Bahkan Ubaid menyampaikan setidaknya ada sekitar 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
“Pendidikan itu sifatnya wajib. Tapi ketika masih ada anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah, apalagi karena alasan biaya, berarti ada catatan penting terhadap pemerintah,” tegasnya kepada Okezone, Rabu (23/07/2025).
Ubaid menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab penuh pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2.
Meski pemerintah telah melakukan berbagai terobosan, seperti penyediaan dana BOS, hingga beasiswa. Namun, alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sering kali tidak tepat sasaran.
“Anggaran pendidikan kita naik tiap tahun, namun sasarannya selalu kurang tepat," tuturnya.
Infrastruktur Pendidikan di Daerah
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Banyak anak di wilayah pedalaman yang tidak bisa mengakses pendidikan layak karena keterbatasan fasilitas.
Ubaid menyampaikan pemerintah harus mengubah cara pandang terhadap pendidikan, dari yang sebelumnya dianggap sebagai fasilitas eksklusif, menjadi layanan publik yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
