Anak Pemulung Gagal Masuk SMP Negeri, Dedi Mulyadi: Pendidikan 9 Tahun Tanggung Jawab Negara (Foto: Okezone)
JAKARTA – Keimita Ayuni Putri Ayima, seorang anak lulusan SD asal Bantar Gebang, Kota Bekasi, harus menelan kekecewaan karena gagal masuk SMP Negeri. Bukan karena prestasinya yang rendah, tetapi semata karena latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai pemulung.
“Saya ingin masuk SMP Negeri di Bantar Gebang. Tapi gagal. Maaf ya Pak, Bu...Saya tidak bisa sekolah,” ucap Keimita, mewakili ribuan anak-anak lain yang suaranya sering kali tak terdengar di lorong kebijakan negara.
Kisah Keimita bukan sekadar cerita personal, melainkan cerminan nyata dari masih timpangnya akses pendidikan bagi kelompok rentan. Sistem zonasi yang digadang-gadang untuk pemerataan justru sering menjadi tembok bagi anak-anak dari keluarga marginal. Masalah kependudukan, kurangnya informasi, hingga minimnya pendampingan sosial menjadi batu sandungan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, turut angkat suara menanggapi kondisi ini. Dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosial.
“Pendidikan sekolah wajib sembilan tahun adalah salah satu tanggung jawab penuh negara,” kata dia dilansir dari TikToknya, Kamis (17/7/2025).
Ungkapan ini mempertegas bahwa negara tidak bisa hanya menjadi penonton ketika ada anak-anak yang terancam putus sekolah karena persoalan ekonomi atau administrasi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita edukasi lainnya
