17 hours ago
3
BARRU – Menjawab keresahan warga terkait maraknya kartu BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif, Pemerintah Desa Lalabata menggelar sosialisasi krusial mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beserta mekanisme pengelompokan tingkat kesejahteraan (Desil).
Diselenggarakan di Aula Kantor Desa Lalabata pada Selasa, 14 Januari 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru, Kepala Desa Lalabata, Ketua BPD Lalabata, Pendamping PKH, serta seluruh elemen perangkat desa, mulai dari Kepala Dusun hingga Ketua RT se-Desa Lalabata, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi persoalan ini.
Dalam pembahasan yang mendalam, terungkap bahwa akar permasalahan banyaknya BPJS warga yang tidak aktif adalah adanya pergeseran status Desil dalam sistem DTKS.
Warga yang sebelumnya tergolong dalam kategori Desil 1-5, yang merupakan kelompok miskin atau layak menerima bantuan, mengalami perubahan status menjadi Desil 6-10, yang menandakan kategori sejahtera.
"Perubahan status Desil dari 1-5 menjadi 6-10 secara otomatis mengubah status kepesertaan bantuan sosial, termasuk BPJS yang dibayarkan pemerintah, " jelas Kepala Dinas Sosial, Andi Syarifuddin, menggarisbawahi dampak langsung dari perubahan data tersebut.
Sosialisasi ini secara tegas menekankan pentingnya akurasi data di tingkatan paling bawah, yaitu di lingkungan RT dan Dusun. Para Ketua RT dan Kepala Dusun diminta untuk meningkatkan ketelitian mereka dalam memverifikasi kondisi ekonomi riil masyarakat.
Tujuannya adalah memastikan data yang dimasukkan ke dalam DTKS bersifat objektif dan benar-benar tepat sasaran, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui pertemuan yang konstruktif ini, diharapkan para Ketua RT dan seluruh perangkat desa mampu memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai mekanisme perubahan data DTKS.
Selain itu, mereka diharapkan dapat berperan sebagai jembatan penting dalam proses pemutakhiran data bagi warga yang memang masih berhak dan layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
