2 weeks ago
21
PSNGKEP SULSEL— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Cabang Kabupaten Pangkep, Herman Djide, menyoroti pentingnya akurasi data di tingkat desa dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, selama desa tidak memiliki data yang valid dan terupdate, maka selama itu pula anggaran desa berisiko tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Herman Djide menegaskan bahwa data adalah fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. "Desa tanpa data ibarat berjalan tanpa arah. Bagaimana mungkin kita bisa menyusun program dan menentukan anggaran jika tidak tahu kondisi riil masyarakat?" ungkap Herman Djide, Senin (17/3/2025).
Menurut Herman, hingga kini masih banyak desa di Kabupaten Pangkep yang belum memiliki sistem pendataan yang rapi dan berkelanjutan. Padahal, pemerintah pusat hingga daerah setiap tahun mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan.
"Anggaran miliaran rupiah masuk ke desa tiap tahun. Tapi tanpa data yang jelas, potensi salah sasaran sangat besar. Misalnya, bantuan sosial bisa saja tidak sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan karena desa tidak punya data warga miskin yang valid, " lanjutnya.
Herman juga menilai, lemahnya pendataan di desa disebabkan kurangnya kapasitas aparat desa dalam melakukan pemutakhiran data serta minimnya perhatian terhadap pentingnya data dalam proses pembangunan. "Kadang desa lebih sibuk memikirkan program fisik, tetapi lupa bahwa semua harus diawali dengan data yang akurat. Padahal data adalah kunci, " ujarnya.
Selain itu, Herman menekankan bahwa masalah pendataan ini juga berdampak langsung pada ketepatan sasaran program pemerintah, baik yang bersifat bantuan langsung tunai (BLT), program kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
"Bagaimana mungkin kita bicara bantuan untuk warga miskin, jika siapa yang miskin saja tidak diketahui dengan pasti? Bagaimana mau bangun jalan atau fasilitas umum, jika jumlah warga dan kebutuhan mereka saja tidak terdata?" tambahnya dengan nada prihatin.
Untuk itu, Herman Djide mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa di Pangkep agar lebih serius membangun sistem data yang valid dan terus diperbaharui. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa terkait pengelolaan data.
"Harus ada pelatihan khusus bagi perangkat desa, supaya mereka paham pentingnya data. Jangan cuma disuruh isi formulir, tapi tidak tahu maknanya. Pemerintah daerah juga harus rutin mengevaluasi data desa, bukan hanya saat ada bantuan masuk, " tegas Herman.
Tak hanya itu, Herman juga menyoroti pentingnya peran media dan jurnalis dalam mengawal proses pembangunan desa, termasuk dalam hal pendataan. Menurutnya, jurnalis bisa menjadi mitra kritis desa untuk memastikan bahwa data yang ada memang mencerminkan kondisi lapangan.
"Jurnalis jangan hanya sibuk meliput proyek-proyek desa, tapi juga harus berani mengawal keabsahan data. Karena dari data itulah semua program bermula. Ini juga bagian dari fungsi kontrol sosial yang harus kita jalankan, " ujarnya.
Lebih lanjut, Herman mengajak masyarakat desa sendiri untuk aktif terlibat dalam proses pendataan. Ia berharap warga desa bisa lebih terbuka menyampaikan informasi kepada pemerintah desa agar data yang dikumpulkan benar-benar sesuai realita.
"Data yang akurat itu bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk kebaikan masyarakat sendiri. Kalau data salah, bantuan bisa salah sasaran, program tidak nyambung dengan kebutuhan warga. Jadi masyarakat juga harus peduli, jangan diam saja, " tutupnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Pangkep termasuk salah satu kabupaten yang menerima dana desa cukup besar dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang tepat dan berbasis data menjadi kunci agar desa-desa di Pangkep bisa berkembang dan sejahtera ( Hik )
