Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah proaktif menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak belakangan ini. Ia mengingatkan, Pemerintahan yang lahir dari demokrasi harus hadir dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan, Rabu (21/5/2025).
Puan pun menyoroti angka PHK yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang mengumumkan angka PHK per 20 Mei 2025, sudah mencapai 26.454 pekerja. Menurutnya, kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, tapi pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah.
Kendati demikian, Puan mendorong Pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ia meminta Pemerintah tak hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam.
"Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan," terang Puan.
