Aktivis dan influencer serahkan tuntutan rakyat ke DPR (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, jejaring organisasi masyarakat sipil, sejumlah influencer, komunitas, media baru, dan individu resmi menyerahkan "17+8 Tuntutan Rakyat" pada DPR RI.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Adapun 17+8 merupakan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Salah satu influencer, Andovi da Lopez menyampaikan belasungkawa atas menjnggalnya warga dalam unjuk rasa yang berbuntut kericuhan beberapa waktu lalu. Ucapan itu dilayangkan sebelum memberi surat 17+8 Tuntutan Rakyat.
"Sebelum kita memulai saya menyampaikan turut bersuka cita korban meninggal dunia, Affan Kurniawan, Septi Nusesa, Sarinawati, Akbar Basyri, Syaiful Akbar, Rusdamdiansyah, Sumari, Rheza Sendy Pertama, Rico julian, Andika Lutfi Falah, Budi Hariyadi," ujar Andovi di depan Gerbang Pancasila.
"Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR, dan sebelum itu bagi kalian yang bertanya kenapa kenapa kita ke sini, karena saya adalah Andovi da Lopez warga Depok 2 Timur, Rakyat Indonesia," tambahnya.
Tuntutan jangka pendek ini diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025. Musisi Fathia Izzati berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat bila DPR RI tak bisa menyelesaikan tuntutan rakyat tersebut.
"Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya gak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuma perpanjangan tangan suara rakyat," katanya.
Sementara itu, influencer Abigail Limuria berkata, penyerahan tuntutan ini bisa menjadi momentum dari setiap lapisan masyarakat untuk bisa sama-sama melayangkan tuntutan pada wakil rakyat dan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab.
"Kami melihat ini menjadi momentum dari setiap lapisan bisa sama-sama menuntut gitu come together secara bersama-sama bersatu mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang memamg harusnya bertanggung jawab kepada kita," ujarnya.
"Jadi kami berharap ini menjadi bentuk milestone baru titik mulai baru di mana kita sama-sama mengawal pemerintah," ucap Abigail.
