Arief Setyadi
, Jurnalis-Minggu, 18 Mei 2025 |12:27 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) 2026. Khususnya, anggaran belanja pembangunan rumah susun (rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, sebaiknya anggaran tersebut lebih difokuskan ke program bedah rumah warga yang kurang layak. Ia melihat banyak warga Jakarta yang tinggal di tempat tak layak, seperti permukiman padat dan kumuh.
“Bicara hari ini bahwa Jakarta ingin mewujudkan sebagai kota global, tapi pada kenyataannya masih banyak warganya yang tinggal di rumah tanpa sanitasi layak, atap bocor, dan berdinding terpal. Ini harus jadi prioritas. Anggaran besar bukan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang membutuhkan hunian layak,” ujar Nabilah, Minggu (18/5/2025).
Pembangunan rusun yang menelan anggaran fantastis, menurutnya, tak serta merta menjawab persoalan krisis hunian. Apalagi, tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang adil, transparan serta mudah diakses warga.
“Apa gunanya membangun jika tidak ada yang bisa menempati? Saat ini, yang dibutuhkan bukan bangunan baru, tapi pembenahan hunian eksisting. Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan langsung dirasakan warga,” katanya.
