13 hours ago
3
PANGKEP SULSEL - Dana desa yang belakangan menjadi sorotan nasional hingga memicu aksi demonstrasi di Jakarta mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Herman Djide.
Hal tersebut disampaikan Herman Djide saat berdiskusi santai bersama sejumlah elemen masyarakat di Warkop Soreang, Kecamatan Minasatene, Kamis (25/12/2025). Diskusi berlangsung hangat dan penuh keprihatinan, namun tetap mengedepankan solusi konstruktif.
Menurut Herman Djide, polemik dana desa harus disikapi secara bijak dan objektif. Ia menilai, wacana penahanan atau evaluasi anggaran tidak seharusnya dilihat sebagai bentuk hukuman semata, melainkan momentum introspeksi bersama.
“Ini bukan soal pusat melawan desa, tetapi bagaimana semua pihak sama-sama memperbaiki tata kelola pembangunan desa agar benar-benar berdampak bagi rakyat, ” ujar Herman Djide.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tentu memiliki alasan kuat untuk memastikan dana desa yang digelontorkan setiap tahun benar-benar memberi hasil nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun di sisi lain, Herman Djide mengingatkan bahwa desa juga membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan ruang perbaikan. Tanpa itu, desa akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pengelolaan anggaran yang semakin profesional dan berorientasi hasil.
Herman Djide menilai, dana desa sejatinya merupakan peluang besar untuk mempercepat kemajuan desa jika dikelola dengan perencanaan matang, transparan, dan fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Dana desa bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Jika dikelola cerdas, transparan, dan fokus pada produktivitas, maka desa akan cepat maju dan rakyat pasti sejahtera, ” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan dana desa, dari sekadar belanja rutin tahunan menjadi modal produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.
Dalam diskusi tersebut, Herman Djide menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dana desa ke depan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan evaluasi berbasis kinerja akan membuat pembangunan desa berjalan lebih terarah, adil, dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan kecurigaan atau konflik berkepanjangan.
Ia berharap, desa-desa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk berbenah, memperkuat transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Diskusi santai di Warkop Soreang pun diakhiri dengan harapan bersama agar desa-desa di Pangkep dan seluruh Indonesia mampu bangkit dari akar, tumbuh mandiri, dan menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa. ( Ruslan)
