2 weeks ago
5
PANGKEP SULSEL - Pemangkasan dana desa dari pusat kembali menjadi perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat pedesaan. Program yang selama ini menjadi penopang pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa dinilai memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan warga.
Sejak digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dana desa telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Jalan tani, jembatan kecil, irigasi, hingga drainase dibangun untuk menunjang aktivitas pertanian dan ekonomi warga.
Tak hanya itu, fasilitas umum seperti posyandu dan balai desa juga ikut berkembang. Kehadiran sarana tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol meningkatnya kualitas pelayanan dasar di desa.
Namun ketika alokasi anggaran dipangkas, sejumlah proyek infrastruktur terancam tertunda bahkan tidak selesai. Desa yang masih membutuhkan akses jalan dan pengairan memadai berpotensi mengalami perlambatan pembangunan.
Selain infrastruktur, dampak juga dirasakan pada sektor pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan UMKM, pertanian, perikanan, hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terancam dikurangi akibat keterbatasan anggaran.
Penurunan serapan tenaga kerja menjadi kekhawatiran berikutnya. Selama ini dana desa banyak digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menyerap tenaga kerja lokal, terutama kalangan pemuda.
Jika anggaran berkurang, proyek-proyek desa ikut menurun dan kesempatan kerja harian semakin sempit. Dampaknya, penghasilan masyarakat desa ikut turun dan daya beli melemah.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong meningkatnya urbanisasi. Kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, dan Jakarta kerap dianggap lebih menjanjikan lapangan pekerjaan bagi generasi muda desa.
Padahal, tidak semua perantau memperoleh pekerjaan layak di kota. Sebagian justru terjebak di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan kondisi hidup yang sulit.
Melemahnya program pemberdayaan pemuda juga mempersempit ruang berkarya di desa. Pelatihan usaha, pengembangan pertanian modern, hingga bantuan modal usaha yang sebelumnya memberi harapan, kini terancam berkurang.
Jika urbanisasi terjadi tanpa kendali, desa akan kehilangan tenaga produktifnya. Sektor pertanian dan tambak berisiko kekurangan generasi penerus, sementara kota menghadapi persoalan kepadatan penduduk dan pengangguran.
Ketimpangan antara desa dan kota pun bisa semakin melebar. Desa tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalan, sementara desa yang relatif mandiri harus berjuang lebih keras mempertahankan capaian pembangunan.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak dan berimbang agar pemangkasan anggaran tidak mematikan semangat membangun desa. Dukungan terhadap sektor produktif, penguatan BUMDes, serta kolaborasi dengan pihak swasta menjadi langkah strategis agar desa tetap tumbuh dan generasi mudanya tidak kehilangan harapan di tanah kelahirannya.
Pangkep 16 Februari 2026
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
