Kasus Radioaktif: Tingkatkan Pengawasan, Cegah Impor Scrap Murah

3 hours ago 2

 Tingkatkan Pengawasan, Cegah Impor Scrap Murah

Kasus Radioaktif: Tingkatkan Pengawasan, Cegah Impor Scrap Murah (Foto: Freepik)

JAKARTA - Guna mencegah terulangnya kasus radioaktif pada scrap PT Peter Metal Technology (PMT) Cikande, Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produk impor. Tanpa pengawasan ketat, sangat mungkin masuk barang terkontaminasi radioaktif. Termasuk scrap dan baja murah, sebagaimana diduga terjadi pada PT PMT.
 
Pakar ekonomi lingkungan IPB University Eka Intan Kumala Putri mengatakan, Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap impor berbagai material yang potensial tercemar radioaktif. Termasuk scrap dan baja murah dan berkualitas rendah dari beberapa negara. 

"Pengawasan tersebut, harusnya dilakukan sejak scrap dari sumbernya. Sebenarnya kasus serupa juga pernah terjadi di Brasil tahun 2005. Cs-137 juga, scrap juga, kata dia di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Salah satu spot pengetatan pengawasan impor, kata Eka, adalah pelabuhan. Selain terkait aspek legalitas produk yang akan masuk ke Indonesia, pengetatan pengawasan juga harus dilihat dari sisi lingkungan. Misal, apakah produk tersebut potensial merusak lingkungan, potensial menimbulkan keterpaparan. 
 
Di sisi lain Eka berharap, terdapat tindakan tegas terhadap PT PMT, yang diduga sebagai lokasi pengolahan material yang mengandung radioaktif Cs-137. Tindakan tegas diperlukan, sebagai efek jera agar kejadian serupa tak terulang lagi. 

”Of course, harus ditindak tegas. Sekarang misal, orang-orang terpapar yang sekarang dirawat di RS Fatmawati, siapa yang tanggung jawab?” kantanya.

Apalagi, jelas Eka, pihak perusahaan juga belum mengeluarkan pernyataan. Dengan demikian, semua tanggung jawab masih menjadi beban Pemerintah. Padahal kalau perusahaan ini gentle, lanjutnya, tentu sesegera mungkin menyatakan pendapat untuk bertanggung jawab. ”Itu kalau perusahaan ini peduli kepada lingkungan. Tetapi kalau perusahaan ini tidak peduli dan responsibility-nya lemah, bisa jadi dia akan terus menghindar,” imbuh Eka. 

Terpisah, Country Director Geenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, sistem pengawasan terhadap produk impor, termasuk scrap  memang harus ditingkatkan. Dalam hal ini, kata dia, Pemerintah harus memeriksa instrumen-instrumen pengawasan yang ada secara menyeluruh. 

”Jadi pengawasan monitoring bahan baku impor jangan hanya on paper, jangan hanya administratif.  Tetapi harus punya instrumen, harus punya device untuk melakukan deteksi. Terutama pada wilayah-wilayah industri yang memang punya risiko seperti ini,” kata dia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow

Berita Terkait

Telusuri berita finance lainnya

Read Entire Article
Desa Alam | | | |