
Kemenag Akan Buat 18 Agenda Nasional Sambut Hari Toleransi Internasional
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus menguatkan nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Bahkan, Pemerintah akan membuat 18 agenda nasional bertajuk The Wonder of Harmony 2025 untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap 16 November.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menjelaskan, kegiatan ini dirancang sebagai gerakan sosial dan kultural yang menghadirkan pesan-pesan kebersamaan.
“Kemenag ingin menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan penuh kasih sayang dengan pendekatan yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/25).
Rangkaian kegiatan ini kata dia merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenag untuk terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan harmoni sosial sebagai pondasi kebangsaan.
“Toleransi itu bukan sekadar wacana, melainkan praktik hidup sehari-hari. Karena itu, setiap agenda dirancang agar publik bisa merasakan langsung pengalaman kebersamaan lintas iman,” katanya.
“Kita ingin menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Seni, olahraga, diskusi, dan kegiatan sosial semua menjadi media dakwah harmoni,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan, kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya dalam pilar “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan”.
“Seluruh agenda ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung misi strategis memperkuat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin,”ujarnya.
“Kami ingin menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang membangun empati dan saling memahami di antara sesama warga bangsa,” Abu.
Menurutnya, setiap kegiatan memiliki pesan tematik yang memperkuat aspek spiritualitas sekaligus sosial kemasyarakatan. Misalnya, Workshop Pemetaan Potensi Konflik Sosial melibatkan pakar lintas disiplin seperti Frans Magnis Suseno dan Amin Abdullah untuk mengkaji akar potensi konflik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data.















































