Penggunaan Sirene (foto: freepik)
JAKARTA – Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno, menyarankan agar pengawalan di jalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara pejabat negara lainnya tidak perlu mendapatkan pengawalan khusus. Saran ini muncul seiring penolakan masyarakat terhadap penggunaan sirine dan rotator.
"Dalam keseharian menghadapi kemacetan di Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat lain tidak perlu dikawal seperti halnya mereka," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Djoko menjelaskan, penolakan publik terhadap penggunaan sirine dan strobo bukan sekadar soal ketidaknyamanan, tetapi berdampak serius. Hal ini memicu kampanye kesadaran, petisi, dan protes di media sosial.
"Masyarakat menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan penggunaan strobo yang bertanggung jawab. Penggunaan sirene dan rotator di luar aturan menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan merusak fungsi utamanya sebagai alat keselamatan," jelasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, yang menertibkan penggunaan sirene dan rotator di jalan raya. Menurutnya, kebijakan sementara ini merupakan langkah awal yang baik untuk menegakkan aturan.
"Sebagian besar masyarakat sepakat bahwa penertiban ini tidak boleh hanya sementara. Penggunaan sirene dan rotator di luar peruntukan sudah menjadi masalah kronis yang menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan di jalan," pungkasnya.
(Awaludin)
