4 hours ago
1
SAMPIT, Radarsampit.com – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah bersama Pertamina, pengelola SPBU, hingga aparat keamanan sepakat memperkuat pengawasan distribusi BBM.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotim, Rabu (26/8). Pertemuan itu menjadi wadah untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan BBM, sekaligus mengantisipasi dugaan praktik pelangsiran.
Rapat yang dipimpin M Kurniawan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM yang melibatkan lintas instansi. Tim tersebut nantinya bertugas mengawasi distribusi dan penyaluran BBM, termasuk menertibkan dugaan pelangsiran serta memantau pelayanan petugas SPBU.
“Pemerintah daerah memberikan surat edaran dan membentuk tim Satgas untuk penanganan BBM dan pendistribusiannya terhadap pelangsiran dan petugas di SPBU di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Kurniawan.
Tak hanya pengawasan, transparansi distribusi juga menjadi perhatian. Pertamina dan Hiswana Migas Sampit diminta menyampaikan data mengenai distribusi serta kuota BBM di Kotim. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai ketersediaan pasokan.
Pertamina juga diminta meningkatkan penyaluran BBM ke Pertashop yang berada di wilayah pedalaman. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota tidak harus datang ke SPBU di Sampit untuk mendapatkan BBM.
Stok BBM Disebut Masih Aman
Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kotim, Seruyan, dan Katingan Lutfi Hariyanto menjelaskan, pasokan BBM di Depot Sampit masih tersedia. Depot tersebut menjadi sumber distribusi bagi tiga wilayah, yakni Kotim, Seruyan, dan Katingan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, stok Pertalite mencapai 3.165 kiloliter (KL) dan diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga sekitar sembilan hari. Sementara itu, stok Pertamax berada di angka 1.189 KL, Bio Solar 3.637 KL, serta Pertamax Turbo sebanyak 951 KL.
Lutfi memastikan penyaluran dari depot menuju SPBU berjalan normal sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. Pengiriman dilakukan pada pagi hari, sementara penyaluran Pertalite dan Pertamax dilaksanakan secara bersamaan.
Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean. Menurut Lutfi, perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi kepadatan di SPBU.
Salah satu pemicunya adalah perubahan harga Pertamax pada 10 Juni 2026. Pada Juni hingga Juli, permintaan Pertalite tercatat meningkat sekitar 5–7 persen. Sebaliknya, konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 26 persen.
“Memang tidak bisa dimungkiri masyarakat banyak beralih ke Pertalite dengan adanya kenaikan harga tersebut,” kata Lutfi.
Memasuki Juli hingga Agustus, permintaan Pertamax kembali mengalami peningkatan. Akibatnya, antrean kendaraan kemudian tidak hanya terjadi pada jalur Pertalite, tetapi juga Pertamax.
Dugaan Pelangsiran Jadi Sorotan
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam rapat adalah dugaan praktik pelangsiran BBM. Pertamina mengakui, identifikasi kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran kini semakin sulit.
Pasalnya, kendaraan yang digunakan tidak lagi identik dengan mobil lama atau kendaraan dengan kondisi kurang baik. Menurut Lutfi, pelangsir justru mulai menggunakan kendaraan yang relatif bagus sehingga sulit dibedakan dari kendaraan milik masyarakat umum.
Halaman: 1 2
