Rahma Anhar
, Jurnalis-Sabtu, 28 Juni 2025 |09:15 WIB
Pajak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Keuangan menegaskan rencana penunjukan sejumlah marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pihak pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang secara online, bukanlah kebijakan pajak yang baru diperkenalkan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem perpajakan digital, dengan tujuan utama menyederhanakan proses administrasi perpajakan sekaligus menciptakan keadilan dalam perlakuan pajak bagi seluruh pelaku usaha.
“Rencana ketentuan ini bukanlah pengenaan pajak baru. Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan resminya.
Rosmauli menegaskan bahwa pada prinsipnya, Pajak Penghasilan (PPh) tetap dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak, termasuk yang berasal dari aktivitas penjualan barang dan jasa secara online.
Namun, melalui skema baru yang tengah disiapkan, proses pemungutan dan pembayaran pajak akan menjadi lebih sederhana karena langsung terintegrasi dengan platform digital tempat pedagang melakukan transaksi, seperti marketplace.
