Arief Setyadi
, Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |21:51 WIB
Pencarian korban bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menyikat mafia pembalakan liar di kawasan hutan. Hal itu menyusul terjadinya banjir besar diduga akibat maraknya aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan di Sumatera.
“Dengan adanya kondisi bencana sekarang, di mana banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menyikat para pelaku utamanya, atau mafia,” ujar pakar hukum Suparji Achmad dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
Satgas PKH harus lebih agresif meski sebelumnya melapor ke Presiden Prabowo Subianto mampu menyita hampir hampir 5,3 juta hektare kawasan hutan yang bermasalah. Kondisi yang sekarang justru menuntutnya untuk lebih gencar menindak pembalak liar.
“Apakah memang ada izinnya sudah habis namun tetap beroperasi, praktik pembalakan liar yang merusak, atau memang kawasan yang secara mutlak tidak boleh dikelola. Ini yang harus terus ditertibkan,” ujarnya.
Kejaksaan juga jangan gentar dalam penegakan hukum pidana jika ditemukan korporasi yang terindikasi melanggar. Upaya yang dilakukan, kata Suparji, bukan hanya meminimalisir kerusakan hutan.
Namun, juga meminimalisir potensi kerugian negara sekaligus mencegah bencana yang dapat menelan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. “Dan dengan kasus sekarang yang telah membawa korban jiwa dan kerugian material besar, maka harus segera dilakukan penyelidikan mendalam ada tidaknya pelanggaran hukum dan penetapan tersangka,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menekankan agar tak segan menindak para pelaku kejahatan yang mencuri uang rakyat. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, menurutnya harus dinikmati oleh rakyat.
(Arief Setyadi )
