Pimpinan DPR RI (foto: Okezone)
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah, untuk tidak memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan B2 bagi sopir truk logistik. Bahkan, DPR juga mendorong agar anak sopir bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi melalui program beasiswa KIP Kuliah dan PIP.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan pimpinan DPR RI bersama Komisi V DPR, Menteri Perhubungan Duddy, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta perwakilan Asosiasi Pengemudi Indonesia (API) dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Rabu (1/10/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin pertemuan bersama Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, menyebutkan sejumlah kesepakatan telah dicapai dengan pemerintah.
"Satu, kita menyepakati percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2019, yang substansinya akan dimasukkan dulu ke dalam peraturan pemerintah," ujar Dasco.
Selain itu, DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim kecil untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ). Tim ini melibatkan Kemenhub, kementerian dan lembaga terkait, serta asosiasi pengemudi.
“Untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, sudah kita sepakati tidak dikenakan PNBP,” tegas Dasco.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
