Anggota DPR Rajiv (Foto: Ist)
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi hingga evaluasi menyeluruh terkait bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI tersebut, longsor di Bandung Barat tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana akibat faktor cuaca ekstrem, tetapi harus dilihat dalam konteks kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan tata ruang. Rajiv menyoroti dugaan adanya alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana.
“Harus ada keberanian mengusut apakah longsor ini dipicu oleh kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan di kawasan rawan atau penyebab lainnya. Pemerintah daerah bersama penegak hukum perlu melakukan investigasi secara transparan terkait penyebab longsor ini. Semua harus dibuka ke publik,” tegas Rajiv, Senin (26/1/2026).
Rajiv menekankan, penanganan bencana tidak cukup hanya pada tahap darurat dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan tata kelola lingkungan dan pengawasan wilayah rawan bencana demi keselamatan warga ke depan. Ia menilai kawasan lereng dan hulu seperti Gunung Burangrang memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyangga kehidupan.
Sebab itu, ketika kawasan tersebut mengalami pembukaan lahan, perizinan bermasalah, hingga lemahnya penegakan hukum, maka risiko bencana menjadi keniscayaan.
