Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak dalam perjalanan karier Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
JAKARTA – Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak dalam perjalanan karier Sri Mulyani Indrawati. Setelah hampir satu dekade mengawal keuangan negara, Sri Mulyani secara mengejutkan mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada Selasa, 9 September 2025. Tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan pun diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergantian ini terjadi di tengah situasi politik yang memanas. Bahkan, Sri Mulyani sempat menjadi sasaran insiden penjarahan di rumah pribadinya. Namun, alih-alih larut dalam amarah, ia justru menyampaikan pesan menenangkan kepada publik bahwa demokrasi harus tetap dijalankan tanpa anarki, dengan etika dan moralitas sebagai pijakan utama perjuangan bangsa.
Rumah Sri Mulyani Dijarah Dua Kali dalam Semalam
Isu pengunduran diri Sri Mulyani semakin menguat setelah peristiwa penjarahan yang terjadi pada Minggu, 31 Agustus 2025. Rumah miliknya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, menjadi sasaran orang tak dikenal.
Penjarahan tersebut tidak terjadi sekali. Gelombang pertama berlangsung sekitar pukul 00.30 WIB, disusul gelombang kedua sekitar pukul 03.30 WIB. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok massa masuk ke dalam rumah dan membawa sejumlah barang dari kediaman tersebut.
Peristiwa itu memicu spekulasi luas bahwa Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya.
Airlangga Bantah Isu Pengunduran Diri
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berupaya meredam kekhawatiran pasar dan publik. Ia menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak akan mundur.
“Tidak, tidak (tidak mundur),” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Airlangga juga memastikan Sri Mulyani tetap menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Ada, ada tadi ibu ada di dalam ikut rapat,” ujarnya.
Sri Mulyani Tetap Bekerja dan Sampaikan Pesan Demokrasi
Pada hari yang sama, Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.
“Pemerintah menghormati dan mendengar penyampaian aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong royong dan persatuan,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, proses membangun Indonesia sesuai amanat UUD 1945 membutuhkan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Tetap Ambil Kebijakan Strategis Rp16 Triliun
Tanda-tanda Sri Mulyani mundur sempat meredup. Ia masih mengambil keputusan strategis dengan mengalokasikan Rp16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui bank-bank yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 September 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Untuk memberikan dukungan kepada bank yang menyalurkan pinjaman kepada KKMP dan/atau KDMP, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada bank,” bunyi Pasal 2 Ayat 2 PMK tersebut.
