Kasus Gigitan Ular di Wilayah Baduy Jadi Sorotan, Kemenkes Sediakan Antibisa (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom di wilayah Baduy menjadi perhatian. Sebab, sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan. Namun demikian, Kemenkes menegaskan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.
Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menjelaskan bahwa antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah Baduy, melainkan ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam penanganan kasus gigitan ular.
“Kalau antibisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” jelasnya, dilansir dari laman Kemenkes, Jumat (2/1/2026).
Apabila terjadi kasus gigitan ular, Kunta menyebut penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.
“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.
Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.
