Kasus Keracunan MBG Marak, BGN Didorong Libatkan Pemda secara Aktif

Makan Bergizi Gratis (foto: Okezone)

JAKARTA – Krisis berulang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap perlunya pengawasan yang lebih efektif. Badan Gizi Nasional (BGN) disebut perlu melibatkan pemerintah daerah (Pemda) secara aktif agar program dapat berjalan maksimal dan mencegah kasus keracunan.

Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai pola top-down saat ini perlu diubah. Menurutnya, desentralisasi kewenangan memungkinkan Pemda lebih cepat memitigasi potensi masalah di lapangan. Namun, mekanisme checks and balances dari pemerintah pusat tetap penting agar tercipta keseimbangan antara penyedia program dan pengawas regional.

“Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi bisa cepat terdeteksi dan ditangani,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Inisiatif Daerah Mulai Terlihat

Beberapa daerah telah mengambil langkah proaktif. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan Pemkot turun langsung mengawasi MBG melalui Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku, proses memasak, penyegelan, hingga distribusi.

“Program ini menyentuh langsung kebutuhan warga. Kami harus pastikan aman, sehat, dan sesuai standar. MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk mencetak generasi kuat, dan kami siap menjaganya,” tegas Respati.