Anggie Ariesta
, Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |18:30 WIB
Belum ada keputusan apakah gaji ASN daerah akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa belum ada keputusan apakah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Purbaya pun sempat disinggung para gubernur dalam pertemuan tadi.
Namun, Purbaya menegaskan bakal menyesuaikan kemampuan APBN terlebih dahulu.
“Gaji apa? Oh, belum kita putuskan. Kalau dia minta semuanya ditanggung saya, itu normal. Permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa,” ujar Purbaya, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, kondisi ekonomi nasional yang cenderung melambat dalam sembilan bulan pertama tahun ini menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal, termasuk pembiayaan gaji ASN.
“Apalagi ini kan 9 bulan pertama, kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus, kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3 persen,” jelasnya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa menjaga disiplin fiskal tetap menjadi prioritas pemerintah agar kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.
“Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada? Reuters nggak ada? Mereka yang ribut. Mereka akan bilang Indonesia tidak *urgent*, walaupun Amerika semuanya gitu ya. Mereka (media asing) akan menunjuk saya, menteri nggak becus. Jadi saya jaga itu,” kata Purbaya.
