Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah (Dok Pribadi)
oleh Amos Simanjuntak, praktisi komunikasi
SETIDAKNYA sejak jelang akhir tahun 2025, bencana datang silih berganti. Dimulai bencana hidrometeorologi dari Sumatera Utara, menyusul Aceh dan Sumatera Barat, lalu banjir dan tanah longsor seperti di Cilacap, Guci Tegal Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga yang terbaru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pada Senin, 5 Januari 2026.
Dalam situasi seperti ini, waktu terasa berjalan lebih cepat. Setiap jam, bahkan setiap menit, menjadi sangat berarti. Di tengah kepanikan, ketidakpastian, dan kehilangan, publik menunggu satu hal yang sama: kehadiran kepala daerah. Bukan sekadar dalam bentuk kebijakan atau bantuan logistik, melainkan lewat komunikasi yang menenangkan dan empatik.
Rangkaian bencana tersebut kembali mengingatkan kita pada satu pelajaran penting yang kerap terlewatkan: bencana bukan hanya krisis alam, tetapi juga krisis komunikasi dan kepemimpinan. Cara kepala daerah berbicara, atau memilih untuk diam, sering kali menentukan apakah masyarakat merasa dilindungi atau justru ditinggalkan.
Ironisnya, di saat sebagian kepala daerah berjibaku di lapangan, publik juga disuguhi sejumlah pernyataan dan gestur kepala daerah lainnya yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi krisis seperti ucapan ‘Presiden Seumur Hidup’ hingga salah satu kepala daerah melakukan umroh saat rakyatnya tengah prihatin di tengah bencana di era media digital, kehadiran kepala daerah tidak lagi diukur dari seremoni formal, melainkan dari pesan dan gestur yang tertangkap kamera dan menyebar luas di ruang publik.
Aceh memiliki posisi yang sangat khas dalam konteks kebencanaan Indonesia. Ingatan kolektif akan tsunami 2004 membuat masyarakatnya sangat peka terhadap bahasa, simbol, dan kehadiran negara saat krisis. Setiap bencana baru hampir selalu dibaca dalam bayang-bayang trauma masa lalu.
Karena itu, komunikasi pemerintah daerah di Aceh jarang dianggap netral. Ia dinilai dengan standar moral yang tinggi: apakah kepala daerah benar-benar hadir bersama rakyatnya, atau sekadar menjalankan prosedur administratif.
