Achmad Al Fiqri
, Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |08:12 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, sejalan dengan rasa keadilan publik.
Abdullah menyebut selama proses hukum, Ira mendapatkan banyak dukungan moral dari masyarakat maupun kalangan profesional. Karena itu, ia melihat pemberian rehabilitasi sebagai bentuk koreksi negara atas dugaan ketidakadilan yang terjadi.
“Keputusan Presiden memberikan rehabilitasi merupakan sinyal penting bahwa negara hadir untuk mengoreksi ketidakadilan. Selama ini publik melihat Bu Ira sebagai figur profesional yang bersih, dan keputusan ini mengembalikan kehormatan beliau,” ujar Abdullah, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, khususnya dalam membedakan antara kebijakan korporasi dan tindak pidana korupsi.
“Penegak hukum jangan gegabah. Tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dunia korporasi memiliki dinamika, risiko, dan ruang diskresi yang tidak selalu linier. Kebijakan perusahaan bisa saja merugi, tetapi itu belum tentu merupakan korupsi,” tegasnya.
