RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun 2026.
Kepastian penghentian impor solar sangat bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Pengamat Kebijakan Energi Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendukung penuh rencana stop impor solar. Dukungan ini bukan karena euforia nasionalisme sesaat, melainkan karena secara strategis kebijakan tersebut memang pantas dan perlu diambil.
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan Indonesia pada impor energi, khususnya solar, adalah kerentanan serius yang tidak bisa terus dipelihara.
“Karena kebijakan ini besar, berdampak luas, dan menyentuh jantung APBN, maka harus dikawal dengan akal sehat fiskal. Stop impor solar tidak boleh berubah menjadi kebijakan yang tampak heroik di permukaan, tetapi diam-diam membebani subsidi dan menggerogoti keuangan negara,” ujar Sofyano di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Skema kompensasi jelas dan terbuka serta tidak ada kebijakan tutup mata terhadap risiko keuangan. “Salah satunya adalah anggapan bahwa biodiesel selalu solusi murah. Itu tidak selalu benar. Harga sawit mahal adalah fakta. Ketika harga sawit tinggi, FAME mahal, sesederhana itu," katanya.
Dia menambahkan, jika negara memaksakan bauran energi tanpa memperhitungkan siklus harga komoditas, maka yang terjadi adalah distorsi pasar dan pemborosan anggaran.
"Energi terbarukan harus dikembangkan secara bertahap, fleksibel, dan berbasis data, bukan sebagai kewajiban kaku yang tidak mengenal konteks harga,” jelas Sofyano.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan isu yang tidak kalah penting adalah sikap pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar milik pengusaha besar yang selama ini menikmati izin impor solar.
"Kita harus jujur mengakui bahwa impor solar selama ini bukan hanya urusan negara, tetapi juga ladang bisnis yang menguntungkan. Maka, ketika negara memutuskan stop impor, tidak boleh ada kebijakan setengah hati," ujarnya.
