Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui dapur MBG belum seluruhnya mengantongi standar sertifikasi kesehatan. (Foto: Aldhi Chandra)
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui bahwa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum seluruhnya mengantongi standar sertifikasi kesehatan yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi standar untuk menjamin tempat usaha telah memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi sesuai peraturan. Sertifikat ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan hingga mencegah penyakit akibat makanan.
“Pertama terkait SLHS, itu memang sedang kita kejar di awal-awal ini, dan itu pasti kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kita akan kejar secepat mungkin,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (2/10/2025).
Buntut dari kejadian luar biasa (KLB) akibat siswa keracunan MBG, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah standar keamanan dengan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi ini berguna sebagai sistem manajemen keamanan pangan yang sistematis dan berbasis ilmiah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi di setiap tahap rantai pasok makanan.
“Nanti tentu saja akan berkaitan dengan lembaga yang memang berwenang terkait dengan sertifikasi HACCP ini. Jadi bukan BGN yang menyertifikasi, kita mempersiapkan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa sertifikasi SLHS akan mengkurasi fasilitas-fasilitas yang ada di dapur MBG—seperti ketersediaan air bersih, pembuangan limbah yang ideal, dan faktor kebersihan lainnya.
“Kalau SLHS itu lebih ke fasilitas dan orang-orangnya. Kalau HACCP ini akan lebih ke proses dan risk mitigation-nya,” sambung Menkes Budi.
Sebelumnya, Ombudsman RI mengungkap adanya 34 kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari hingga September 2025.
Di Bandung Barat, tercatat 1.333 siswa harus mendapat perawatan medis akibat makanan yang terlambat didistribusikan dan tidak higienis.
Di Garut, Jawa Barat, tercatat 657 siswa mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG.
