Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah/Foto: Agus Warsudi-Okezone
BANDUNG – Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad) menggelar diskusi bertema "Dialog Resisting Authoritarianism in Indonesia and Hungary: Youth, Parliament, and Democratic Alliances" di Gedung FH Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (25/7/2025).
Tema ini diangkat karena adanya kemunduran demokrasi yang terjadi di berbagai negara, terutama Indonesia dan Hungaria. Forum diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, M.Si, Profesor Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Bernadett Szél, Ph.D, mantan anggota parlemen Hungaria periode 2012–2022, peneliti Taiwan Fellow di Soochow University, dan kandidat perdana menteri dari LMP–Hungarian Green Party.
Sejumlah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) FH Unpad juga hadir dalam diskusi yang digelar secara hybrid, online dan offline, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Departemen HTN Unpad. Para mahasiswa pun terlibat aktif dalam sesi tanya jawab.
Narasumber terlibat dalam diskusi mendalam mengenai kehadiran rezim otoritarian dan peran berbagai elemen seperti pemuda, oposisi, dan masyarakat sipil sebagai aliansi demokratis untuk bersama-sama melawan pemerintahan otoriter.
Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai forum dialog ini sangat penting, karena peserta dapat menggali informasi, pemahaman, dan pengetahuan tentang otoritarianisme di Indonesia dan Hungaria.
Yang menarik, kata Ferry, dialog ini menyoroti kemunduran demokrasi di Indonesia. Dari berbagai perspektif dan data, memang kemunduran demokrasi tengah terjadi.
“The Economist Intelligence Unit merilis data indeks demokrasi Indonesia hanya sebesar 6,44. Ini turun dari tahun 2023 ke 2024. Posisi Indonesia berada di peringkat ke-56 dari total 167 negara. Artinya, Indonesia mengalami kemunduran dengan kategori ‘flawed democracies’ atau demokrasi cacat,” kata Ferry.
Karena itu, lanjutnya, diskusi seperti ini penting agar demokrasi Indonesia tidak terus mengalami kemunduran.
“Harus kita perbaiki bersama,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, demokrasi Indonesia secara formal memang berjalan—dari aspek pemilu, kelembagaan, pemenuhan hak dasar rakyat, hingga fungsi checks and balances.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami kemunduran dalam praktik. Ia mencontohkan lemahnya isu-isu demokrasi dan semakin ditekan atau dilemahkannya organisasi non-pemerintah (NGO) pro-demokrasi.
Ferry menuturkan, dalam kondisi ini, partai politik harus betul-betul kuat dalam melaksanakan fungsi checks and balances. Partai politik harus berperan sebagai institusi utama dalam menghidupkan demokrasi, begitu pula lembaga legislatif.
"Ruang-ruang pemilihan umum harus betul-betul dibuka, melibatkan rakyat secara lebih aktif, sehingga tidak masuk ke wilayah otoritarianisme dan oligarki. Sekarang kan sedang dibuka ruang untuk revisi UU Pemilu, saya pikir ini penting agar kemunduran demokrasi tidak terus terjadi," tutur Ferry.
