6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk (Foto: KCIC)
JAKARTA - Penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memasuki babak baru usai disebut sebagai bom waktu. Kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh tersebut.
Yang jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN. Menurutnya, Danantara Indonesia yang harus membayar utang tersebut karena sudah mengelola dividen BUMN hingga Rp80 triliun.
"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas Purbaya.
Berikut ini Okezone rangkum utang kereta cepat Whoosh, Jakarta, Senin (20/10/2025).
1. Luhut Turun Tangan Atasi Utang Whoosh
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.
Luhut menjelaskan, tim ini yang nanti akan menangani persoalan utang konstruksi jumbo proyek Kereta Cepat yang dibesut oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Beberapa skema akan disiapkan agar utang jumbo whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani APBN.
"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
2. Luhut Koordinasi dengan Danantara
Luhut mengaku utang jumbo kereta cepat Whoosh akan ditangani langsung olehnya bersama dengan Danantara Indonesia.
"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu pak Rosan (CEO Danantara), dan pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.
Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
