Proyek pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing (foto: Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti proyek pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang menuai penolakan dari nelayan setempat. Proyek tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait proses perizinan, keterlibatan masyarakat pesisir, dan dampaknya terhadap lingkungan.
Daniel berpandangan, keberadaan tanggul beton itu perlu ditelusuri Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan melibatkan masyarakat setempat.
"Perlu dicek izinnya, apakah PKKPRL atau izin lain yang dikeluarkan KKP sudah melalui proses konsultasi publik, sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan tradisional, dan apakah syarat-syaratnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir," kata Daniel, Senin (15/9/2025).
Ia juga mempertanyakan apakah proyek ini telah melalui kajian lingkungan dan sosial yang memadai. Menurutnya, perubahan struktur pesisir—terutama melalui betonisasi—bisa membawa dampak jangka panjang terhadap arus laut, ketersediaan ikan, serta aktivitas nelayan.
"Pembangunan semacam ini kalau tidak hati-hati bisa mengubah ekosistem pesisir, memengaruhi arus laut, ikan datang atau pergi, hingga akses nelayan ke laut. Apakah sudah ada AMDAL atau kajian lingkungan dan sosial yang memadai?” ujarnya.
Daniel menilai, protes yang muncul dari kelompok nelayan belakangan ini menandakan masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan proyek. Karena itu, ia mendorong agar nelayan sebagai pihak terdampak benar-benar dilibatkan.
"Ini kan sudah ada protes dari nelayan, berarti masyarakat nelayan kita tidak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan," tambahnya.
