Anggie Ariesta
, Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |12:12 WIB
Kebijakan tersebut menunjukkan pelebaran defisit dan peningkatan tajam pada kebutuhan pembiayaan utang. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah disepakati DPR dan Pemerintah. Kebijakan tersebut menunjukkan pelebaran defisit dan peningkatan tajam pada kebutuhan pembiayaan utang.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti rencana penarikan utang bruto yang sangat besar dan proyeksi posisi utang pemerintah yang akan mencapai Rp10.360 triliun pada akhir 2026.
Awalil menjelaskan terjadi beberapa perubahan postur dari draf awal. Belanja negara bertambah dari Rp3.786,49 triliun menjadi Rp3.842,73 triliun, sementara pendapatan hanya bertambah tipis menjadi Rp3.153,58 triliun.
"Dengan demikian, defisit anggaran makin melebar dari Rp638,81 triliun menjadi Rp689,15 triliun," ungkap Awalil dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Awalil, rasio defisit selama dua tahun pertama era Presiden Prabowo ini lebih lebar dibandingkan rata-rata masa lalu, kecuali saat puncak pandemi Covid-19.
Untuk membiayai defisit dan pengeluaran investasi, pemerintah merencanakan pembiayaan neto APBN 2026 mencapai Rp832,21 triliun.
Angka ini terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp832,21 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp143,06 triliun yang bersifat pengeluaran.
"Pembiayaan utang sebenarnya adalah tambahan utang neto selama setahun anggaran. Disebut neto atau nilai bersih karena memperhitungkan penerimaan dari penarikan utang baru dan pembayaran pokok utang lama," jelasnya.
Pembiayaan utang APBN 2026 meningkat dari yang diusulkan pada RAPBN, karena ada pelebaran defisit. Direncanakan akan diperoleh dari Surat Berharga Negara neto sebesar Rp799,53 triliun dan pinjaman sebesar Rp32,67 triliun.
